USULAN  FKM UNTUK KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA SEMARANG

Priyadi Nugraha Prabamurti

Staf pengajar Bagian Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang

Pertemuan KPA yang dilaksanakan di ruang data Balaikota Jalan Pemuda no .148 Semarang, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2006 dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari 16 instansi pemerintah, 2 Rumah Sakit, 2 Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), 4 organisasi profesi dan  15 LSM serta satu-satunya  perguruan tinggi yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP Semarang,dimana penulis hadir mewakili Dekan FKM yang pada saat bersamaan ada acara di Kalimantan. Ketua KPA yang dijabat oleh SETDA tidak dapat menghadiri acara karena berbenturan dengan acara lain, sehingga acara dibuka oleh wakil KPA yaitu dr. Tatik Suyarti,MKes dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, selaku Wakil Ketua I Bidang Kesehatan KPA Kota Semarang. Acara mundur 30 menit, sehingga baru dimulai pukul 10.30 WIB.

Acara pertama adalah presentasi dari dokter Joko Widoyono,MPH (Dinas Kesehatan Kota Semarang) dengan makalah : Situasi HIV/AIDS di Kota Semarang dan Umpan Balik Hasil Kegiatan Anggota KPA Semarang. Acara kedua presentasi dari dokter Joko Mardiono ,MKes    (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah) dengan makalah : Kebijakan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Propinsi Jawa Tengah.       Acara ketiga presentasi wakil dari Rumah Sakit Dr. Karyadi yaitu dr. Enggar, MKes dengan makalah : Sosialisasi VCT (Voluntary Counselling Testing) dan Jejaring ART di Kota Semarang.

Pada kesempatan tersebut, penulis memberikan usulan-usulan dengan mengacu pada pendekatan keilmuan Promotif-Preventif dan pendekatan Tri dharma Perguruan Tinggi, dengan beberapa tambahan sebagai berikut :

Pertama, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT). Institusi FKM mampu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan yang berkaitan dengan upaya-upaya promotif dan preventif untuk penanggulangan HIV/AIDS. Misalnya memberikan diklat mengenai PKM Institusi, agar setiap institusi ‘care’ terhadap kesehatan anggota institusinya dari ancaman HIV/AIDS dan penyakit-penyakit lainnya. Diklat lain yang mungkin dilakukan adalah diklat Komunikasi Interpersonal, salah satu tujuannya agar institusi negeri, LSM ataupun organisasi lain yang berkecimpung dalam penanggulangan HIV/AIDS mampu melakukan komunikasi ‘mengena’ dan mampu melakukan negosiasi baik kepada klien, mucikari ,WPS (Wanita Penjaja Seks), ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)  maupun para pemilik perilaku beresiko lainnya. Diklat tentang ‘Community Empowerment’ dan ‘Pengembangan Instrumen Penelitian ‘ juga diperlukan oleh semua institusi yang berupaya memandirikan semua lapisan masyarakat agar terbebas dari HIV/AIDS.

Kedua, melalui kegiatan Penelitian Ilmiah. Seperti diinformasikan bahwa KPA membutuhkan penelitian-penelitian ‘behavioral’ yang belum banyak dilakukan. FKM melalui bagian promosi kesehatan mampu mendesain dan menyelenggarakan penelitian-penelitian perilaku, baik dengan pendekatan yang bernuansa kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian bisa dilakukan dalam bentuk mandiri oleh FKM atau kerjasama antar institusi maupun LSM. Misalnya keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui ketahanan keluarga, minimal indikator perilaku (behavioral)

yang diperlukan adalah : a) Pengetahuan, keluarga harus mengetahui fungsi keluarga, reproduksi sehat dan hal ikhwal penyakit  HIV/AIDS b) Sikap, meliputi kewaspadaan terhadap bahaya penularan HIV/AIDS, terbuka tidak malu dan tidak menyembuyikan diri serta bekerjasama dan saling mengingatkan c) Praktek, meliputi : melakukan ibadah secara konsisten, menyelenggarakan komunikasi dalam keluarga, berpartisipasi dalam kelompok, memeriksakan diri bagi yang beresiko tinggi dan pada akhirnya perilaku aman dari penularan HIV adalah hubungan seks yang hilang.

Ketiga, melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat. FKM Undip melalui unit Pengabdian Masyarakat melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan di panti-panti sosial eks Dinas Kesehatan dan juga LAPAS serta beberapa tempat lokalisasi  di sekitar semarang dan Kendal. Mungkin bisa dilakukan kerjasama kegiatan penyuluhan kesehatan pada para pelaku berisiko, yang diatur baik oleh FKM maupun LSM atau institusi lain.

Selain itu hendaknya dibuat terobosan-terobosan baru yang lebih mengarah ke arah promotif dan preventif. Pada umumnya upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS lebih ke arah kuratif-rehabilitatif. Masing-masing LSM sudah punya sasaran atau obyek yang memang sudah ‘kadung basah’ atau beresiko. Dengan sasaran WPS (Wanita Pekerja Seks) yang menjadi binaan Griya ASA PKBI, Klien (binaan SM Kalandara), IDU (binaan Yayasan Wahana Bakti Sejahtera) , ODHA, Waria dan Homoseks (binaan Graha Mitra), anak jalanan (binaan ASA PKBI Jawa Tengah) dsb.

Usulan-usulan pertama, kedua dan ketiga mengacu pada prinsip-prinsip Dasar Penanggulangan HIV/AIDS, sbb:

  1. Penanggulangan AIDS dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat  adalah pelaku utama dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang.
  2. Tiap upaya penanggulangan mencerminkan nilai-nilai agama, budaya dan memperkokoh ketahanan keluarga.
  3. Pencegahan HIV/AIDS dilaksanakan melalui pendidikan dan penyuluhan untuk mengubah perilaku berisiko tinggi.
  4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang benar untuk melindungi diri dan orang lain terhadap infeksi HIV
  5. Setiap kebijaksanaan program dan kegiatan pelayanan terhadap pengidap HIV/AIDS harus menghormati harkat manusia.
  6. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan (informed consent), yang hasilnya dirahasiakan dan tidak diskriminatif  terhadap pengidap HIV dan penderita AIDS

Sasaran lain yang potensial untuk mendapatkan pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan remaja, seperti pelajar (SMP,SMA), mahasiswa (Akademi, PT), santri-santri di Pondok Pesantren dan remaja pada umumnya baik yang tergabung dalam organisasi non formal seperti Karang Taruna, Remaja Masjid dan remaja putus sekolah karena drop out atau karena tidak punya biaya, juga harus mendapatkan intervensi maksimal mengenai informasi Kesehatan Reproduksi khususnya IMS dan HIV/AIDS.

Apakah tidak mungkin institusi seperti Departemen Agama (Depag) atau Departemen Pendidikan Nasional (Depinas) melakukan intervensi-intervensi positif untuk penanggulangan HIV/AIDS. Misalnya apakah tidak mungkin semua ‘Capeng’ (calon pengantin) tidak hanya harus suntik TT sebagai syarat untuk menikah, melainkan ditambah dengan harus pernah mendapatkan kursus tentang HIV/AIDS.   Langkah positif telah dilakukan oleh Yayasan Bhakti Pemuda dan Sarjana  Pesantren Babakan (YBPSPB) di Cirebon yang telah memberikan program kesehatan reproduksi kepada santri-santrinya,  melalui kegiatan-kegiatan diskusi, pelatihan ‘peer educator’ dan ‘peer counsellor’, penerbitan buletin “Gadis Puber” serta berbagai media komunikasi seperti pamflet, poster, mading, leaflet dll. Di institusi pendidikan juga demikian, apakah tidak mungkin anak-anak klas tiga SMU yang akan lulus harus mendapatkan sertifikat pernah kursus tentang Kesehatan Reproduksi  khususnya IMS dan HIV/AIDS. Di Perguruan Tinggi, bisa juga dilakukan terobosan dengan melakukan screening narkoba pada saat tes kesehatan masuk Perguruan Tinggi dan juga pada saat mahasiswa akan diwisuda sebagai sarjana. Hal yang sama bisa juga dilakukan pada saat tes kesehatan penerimaan pegawai negeri sipil maupun swasta/industri.Hal tersebut akan menunjukkan bahwa instansi negeri maupun swasta aware terhadap permasalahan HIV/AIDS.

Dan masih mungkin digali terobosan-terobosan lain dari masing-masing institusi maupun LSM. Kalau saat era Presiden Soeharto dulu penataran P-4 begitu gencar dan menggebu-gebu untuk pelajar dan pegawai negeri, perlakuan yang sama bisa pula dilakukan tidak hanya untuk pelajar dan pegawai negeri tetapi untuk semua lapisan masyarakat dengan melakukan penataran Kesehatan Reproduksi dalam rangka mencegah IMS khususnya HIV/AIDS.

Kepada Yth.

Sdr. Bhinuri D.

Ass. Wr.Wb.

Ini artikel/tulisan yang pernah saya janjikan dulu untuk majalah “Publica Health’.

Silahkan dikomentari, sebelum naik cetak. Thanks a lot

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Catatan :

Usulan FKM untuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota
Semarang, Majalah Publica Health, Semarang, vol 10 Th.IV
September tahun 2006, ISSN 1907-2945

Be Sociable, Share!